PESAWARAN Orasipubliknews.co.id – Anggaran Dana Desa (DD) Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung, tahun 2024 sebesar Rp 886.662.000 ternilai sarat kejanggalan. Tim investigasi media mengungkap indikasi kuat praktik pemborosan, mark-up, bahkan penggelapan anggaran melalui pos-pos anggaran yang mengada-ada dan menggandakan kegiatan. Warga menuntut transparansi dan siap membawa kasus ini ke ranah hukum jika Pemerintah Desa tidak memberikan penjelasan akuntabel.
Penggunaan anggaran di Desa Padang Cermin pada tahun 2024 melukiskan sejumlah fakta yang berpotensi merugikan keuangan desa. Sumber-sumber kredibel di internal desa mengungkap praktik tak terpuji yang didalangi oleh Kepala Desa.
1. Hansip dan Linmas: Anggaran Menggurita untuk Pekerjaan Minim dan Kegiatan “Hantu “
Pada pos Hansip/Linmas, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 30.000.000 untuk “Bangunan dan Insentif”. Namun fakta di lapangan, pembangunan fisik tidak ada. Hanya terjadi pergantian atap saja, yang nilai riilnya jauh di bawah angka anggaran. Ini menunjukkan mark-up yang signifikan.
Lebih parah lagi, di tahun yang sama, dialokasikan Rp 18.000.000 untuk “makan minum Satlinmas”. Seorang sumber yang kami sebut “P” dengan tegas menyatakan, “Tidak ada kegiatan linmas di Desa Padang Cermin. Kalaupun ada, sifatnya hanya jika ada kegiatan di kantor desa saja.” Anggota Linmas sendiri hanya berjumlah 4 orang yang tersebar di dusun. Anggaran yang layak untuk kegiatan yang hampir tidak ada jelas merupakan pemborosan dan beraroma fiktif.
2. Pesta Porá Anggaran HUT RI: Rp 35 Juta untuk “Semarak” yang Dipertanyakan
Puncak kejanggalan terlihat pada penganggaran peringatan HUT RI ke-79. Terjadi perpanjangan dan pemadatan anggaran yang sangat tidak wajar:
· Rp 3.000.000 untuk kegiatan HUT RI Kecamatan (Jalan Sehat).
· Rp 7.000.000 untuk Semarak Pesawaran di Kecamatan Way Khilau.
· Rp 5.510.000 untuk HUT RI Jalan Sehat Desa.
· Rp 19.490.000 untuk HUT RI Tingkat Desa.
Total yang dikucurkan untuk kemeriahan Agustusan mencapai Rp 35.000.000. Padahal, menurut pengakuan warga, kegiatan yang dilaksanakan sangat sederhana. “Ada kegiatan di desa kami tapi sifatnya sederhana, gak menelan angka yang fantastis. Doorprize biasa-biasa saja. Kami menduga kuat ini indikasi mark-up dan ada kegiatan fiktif,” tegas sumber “P”. Panitia kegiatan HUT RI tahun lalu pun diketuai oleh Alim Alpatah, yang patut dipertanyakan akuntabilitasnya.
3 . Pembinaan PKK Rp 24 Juta: Untuk Siapa?
Keanehan berlanjut pada pos Pembinaan PKK sebesar Rp 24.524.000. Sumber lain yang kami kodekan “M” menyatakan dengan gamblang, “Kegiatan PKK di Desa Padang Cermin ini sudah lama vakum. Saya juga bingung untuk apa anggaran yang besar itu.” Ketiadaan kegiatan aktif PKK melirik kemana larinya dana ratusan juta tersebut. Polemik makin menjadi karena Ketua PKK adalah istri dari Kepala Desa setempat, Zubaidi, yang mengundang prasangka nepotisme dan ketidaktransparanan.
Kumpulan fakta dan pengakuan ini telah memicu kemarahan warga. Tuntutan untuk audit dan klarifikasi terbuka kini mengemuka. “Ini bukan lagi soal ketidakpuasan, tapi sudah pada tingkat dugaan penyimpangan yang serius,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Eskalasi ketidakpuasan ini berpotensi terjadi pada proses hukum jika Pemerintah Desa Padang Cermin, khususnya Kepala Desa Zubaidi, tetap bungkam dan tidak memberikan penjelasan yang transparan, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan atas seluruh anggaran yang bermasalah tersebut. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari aparat yang berwenang, seperti Inspektorat Kabupaten dan Kepolisian, untuk menyelidiki dugaan korupsi di tingkat akar rumput ini.
Awak media mencoba menghubungi Kepala Desa Padang Cermin Zubaidi, melalui pesan aplikasi whatsapp, tapi yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. (Red)
