PESAWARAN Orasipubliknews.co.id – Aroma kekecewaan dan semangat gotong royong menyatu di sepanjang jalan Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, pada Minggu (23/11/2025). Puluhan warga dari Dusun III dan V secara swadaya memungut pacul dan mengangkut material untuk memperbaiki jalan desa mereka yang rusak. Aksi ini bukan sekadar kerja bakti, melainkan bentuk protes tajam terhadap Pemerintah Desa yang dianggap tutup mata terhadap penderitaan warganya.
Sejak pagi, warga bahu-membahu mengerjakan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Mereka mengumpulkan dana secara mandiri, baik untuk tenaga maupun material, tanpa setitik bantuan dari pihak desa.
“Ini adalah bentuk kekecewaan kami. Jalan desa kami tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Desa. Percuma Dana Desa besar jika program-programnya tidak pro rakyat,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Ironisnya, tak jauh dari lokasi gotong royong warga, di dekat rumah Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), justru sedang dibangun sebuah kolam ikan. Warga menengarai, pembangunan kolam ikan itu baru muncul setelah desakan dan keluhan warga mengenai buruknya infrastruktur viral di media sosial, termasuk TikTok.
“Ini kami melakukan pembangunan sendiri, tidak ada bantuan dalam bentuk apapun dari Kepala Desa. Ini murni uang kami,” tegas warga tersebut, menutup pernyataannya dengan nada kecewa yang dalam.
Fakta di lapanan ini mempertontonkan jurang yang dalam antara prioritas warga dan program yang dijalankan Pemerintah Desa Sukamandi. Di satu sisi, warga rela menguras tenaga dan koceknya sendiri untuk kebutuhan paling dasar: jalan yang layak. Di sisi lain, Pemerintah Desa justru dianggap mengalokasikan sumber dayanya untuk proyek yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Aksi swadaya warga ini adalah teguran keras. Sebuah pesan jelas bahwa kesabaran mereka telah habis. Mereka menuntut Pemerintah Desa Sukamandi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk segera membenahi tata kelola Dana Desa, mengalihkannya dari proyek yang tidak prioritas kepada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan desa.
Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan janji. Jika tidak, aksi gotong royong protes seperti ini bisa menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat, dan menjadi bukti nyata kegagalan kepemimpinan di tingkat desa.
[Redaksi Orasipubliknews]
