PESAWARAN, Orasipubliknews.co.id Jum’at 07/08/2026 – Sebuah pengakuan menggemparkan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran, Zainal Fikri, dengan blak-blakan mengungkap adanya aliran dana Rp900 juta yang diduga mengalir ke Sekretaris DPRD (Sekwan) Pesawaran. Pengakuan ini sontak membuka tabir baru dalam pusaran mega-korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Enan Sugiarto, Zainal Fikri mengaku bahwa dana ratusan juta tersebut merupakan “biaya pengawalan” pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas perintah langsung Bupati Pesawaran saat itu. Bukan sekadar uang proyek, Zainal mengungkapkan bahwa dirinya bahkan harus menjual sejumlah aset pribadi demi menutupi kekurangan setoran yang dipercayakan kepadanya.
Persidangan yang digelar Senin (6/7/2026) semakin panas ketika Zainal Fikri membeberkan mekanisme setoran pembohong yang telah mengakar. Ia mengungkapkan bahwa setiap penyedia jasa proyek diwajibkan menyetor biaya sebesar 20 persen dari nilai pagu anggaran.
“Dari jumlah tersebut, 15 persen dialokasikan untuk Bupati, sementara 5 persen lainnya digunakan untuk biaya operasional dinas, termasuk Pokja dan PPK,” ungkap Zainal Fikri di lingkaran tersebut. Ia juga menyebut adanya biaya tak terduga lainnya yang kerap membebani dirinya, termasuk untuk “menjemput program” di tingkat pusat. Potongan 5 persen yang disebutnya “opsional/pendukung” ini diduga menjadi salah satu sumber dana Rp900 juta yang mengalir ke Sekwan.
Pengakuan Zainal Fikri ini menjadi fakta konferensi yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan penyelidikan. Nama Sekwan Pesawaran, Toto Sumedi, kini berada tepat di episentrum sorotan publik. Informasi yang tersebar luas di berbagai platform media sosial dan media online menyebutkan bahwa sang Sekwan diduga menerima “jatah panas” hingga mencapai Rp900 juta.
Namun, di tengah hiruk-pikuk pengakuan ini, Toto Sumedi justru memilih jurus bungkam. Meski sempat dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Pidsus Kejati Lampung pada Oktober 2025, kehadirannya di ruangan tertutup masih diselimuti misteri. Sikap dingin sang Sekwan seolah menantang rasa penasaran publik: sampai kapan ia akan bersembunyi di balik keheningan?
Skandal Gratifikasi Rp3 Miliar di DPRD Pesawaran & Oknum Pejabat Tinggi
Kasus ini semakin memilukan ketika dikaitkan dengan dugaan gratifikasi besar-besaran di DPRD Kabupaten Pesawaran. Sebelumnya beredar kabar mengenai dugaan gratifikasi terkait pengesahan pinjaman Bank BJB tahun 2022 sebesar Rp80 miliar.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan nilai total dugaan gratifikasi yang beredar mencapai Rp3 miliar , bukan Rp2,8 miliar seperti yang beredar sebelumnya. Dana tersebut diduga kuat dibagikan oleh Sekwan kepada 17 anggota dewan. Apalagi disebutkan Rp200 juta di antaranya mengalir ke puncak tinggi pertama, inisial (S)
Saat dikonfirmasi dikantornya Selasa 28/7/2026. Oknum pejabat (S) menjelaskan dirinya bersumpah “Demi Allah” klo saya menerima aliran dana tersebut.
Tapi menurut sumber yang enggan disebutkan namanya oknum pejabat pernah menelepon Kejati Lampung terkait aliran dana 200jt yang menyebut nama nya.
Rentetan pengakuan di konferensi ini menjadi cermin betapa parahnya praktik korupsi yang sistemik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat justru digunakan sebagai mesin pengumpul “setoran” dan “fee” dari proyek-proyek rakyat.
Proyek SPAM yang seharusnya mengairi dahaga masyarakat Pesawaran, diduga kuat justru berbelok hingga membasahi pundi-pundi pribadi oknum pejabat. Kini, masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Akankah pengakuan Zainal Fikri ini menjadi awal dari pengusutan tuntas hingga ke akar-akar korupsi di Bumi Pesawaran? Atau justru akan kembali menjadi drama tanpa keadilan? (Merah)*
