Lampung Selatan (OP – NEWS) — Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa. Pesan tegas ini disampaikan pada hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Negeri Baru Resort (NBR), Kalianda, Kamis (2/10/2025).
Bupati yang akrab disapa Egi itu menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program desa harus lahir dari musyawarah bersama, bukan merupakan keputusan sepihak kepala desa. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Selain menekankan kolaborasi, dalam arahan sekaligus penutupan Bimtek tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur desa dan BPD untuk menjauhi praktik pungutan liar (pungli).
Dalam paparannya di hadapan ratusan peserta, Bupati Egi menjelaskan bahwa BPD, yang memiliki fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan, adalah mitra strategis kades. Sinergi yang baik antara kedua lembaga ini akan menghasilkan arah pembangunan desa yang tepat sasaran.
“Program desa tidak boleh hanya berdasarkan keinginan kepala desa semata, melainkan harus duduk bersama BPD agar bisa menemukan titik temu dan menyelesaikan persoalan secara komprehensif,” ujar Egi.
Ia mencontohkan, sebuah proyek perbaikan jalan desa seharusnya tidak hanya dinilai dari perbaikan infrastrukturnya, tetapi juga dari segi manfaat ekonomi, seperti pelibatan tenaga kerja lokal yang sekaligus membuka lapangan kerja.
Peringatan keras disampaikan Bupati Egi terhadap praktik pungli. “Saya paling alergi dengan yang namanya pungli,” tegasnya. Ia menegaskan kembali filosofi pemerintahannya bahwa pejabat memang “dijabat untuk melayani, bukan untuk dilayani”.
Setiap pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pungli. Oleh karena itu, BPD diharapkan dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai pengawas tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah penyimpangan semacam itu.
Bupati juga mengajak masyarakat aktif mengawasi jalannya pemerintahan, dan berani menolak serta melaporkan setiap praktik pungli kepada pihak yang berwenang.
Melihat ke tahun depan, Bupati Egi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah mengarahkan penggunaan Dana Desa, khususnya pada sektor agraris, untuk memperkuat ekonomi lokal melalui program berkelanjutan.
Salah satu program prioritas yang disebutkannya adalah pengembangan Agro Eduwisata. Program ini diyakini tidak hanya mampu melestarikan sektor pertanian, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi desa dengan membuka peluang pendapatan yang lebih luas bagi masyarakat, seperti melalui pariwisata berbasis pertanian.
Komitmen Pemkab dalam membangun sektor pertanian juga diwujudkan dengan rencana membangun Kawasan Tani Nusantara seluas 1.035 hektare di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, yang akan menjadi proyek percontohan smart farming dengan teknologi pertanian modern.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh 124 peserta yang terdiri dari anggota BPD dan Kasi Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Turut hadir dalam acara penutupan ini adalah Plt. Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Erdiyansyah, Kabag Tapem Setiawansyah, serta para camat. (Arista) *
