Pesawaran, Orasipubliknews.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH-KIS) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Rudiyan Arista, secara resmi menyatakan dukungan penuh dan sinergis kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Pesawaran, Minggu 31/01/2025, menekankan pentingnya stabilitas hukum sebagai fondasi pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kami dari LBH-KIS mendukung penuh institusi Polri, terutama dalam posisinya yang menjalankan tugas negara di bawah komando langsung Bapak Presiden,” tegas Rudiyan di hadapan media. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan komitmen membangun ketahanan hukum nasional yang berdampak langsung pada iklim kesehatan masyarakat.
Dalam paparannya, Rudiyan menjelaskan korelasi erat antara penegakan hukum dan sistem kesehatan. “Ketika aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, dapat bekerja dengan baik, terlindungi, dan memiliki kepastian komando, maka situasi negara menjadi kondusif. Kondusivitas ini adalah prasyarat bagi sistem kesehatan nasional untuk berjalan melindungi segenap bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja Polri yang solid di bawah pimpinan nasional menciptakan rasa aman yang vital bagi keberhasilan program-program kesehatan pemerintah. Mulai dari penanganan pandemi, distribusi logistik kesehatan, hingga penegakan hukum pada kasus malpraktik, penimbunan obat, praktik ilegal, atau pemalsuan vaksin, memerlukan lingkungan hukum yang stabil dan aparat yang memiliki kepastian tugas.
Rudiyan juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif antara lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum. Dukungan ini, disebutkannya, adalah ajakan untuk sinergi dalam menangani berbagai kasus hukum terkait isu kesehatan.
Menanggapi potensi isu independensi, Rudiyan menepis kekhawatiran. “Mendukung konstitusi dan komando hukum yang sah bukan berarti kehilangan independensi. Justru, kami tetap kritis pada praktiknya, tetapi kami teguh pada prinsipnya: Polri adalah ujung tombak penegak hukum yang harus kita dukung ketika bekerja sesuai koridor,” jelasnya.
Pernyataan dukungan ini diharapkan dapat memantik kerja sama konstruktif antara lebih banyak organisasi masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum. Fokusnya adalah menciptakan ekosistem hukum yang sehat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
LBH-KIS berharap Polri dapat merespons positif dengan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, khususnya dalam penegakan hukum yang menyentuh hajat hidup orang banyak di bidang kesehatan. Sinergi ini diyakini akan mempercepat respons terhadap pelanggaran hukum di sektor kesehatan serta melindungi hak-hak kesehatan masyarakat secara lebih efektif.
