PESAWARAN Orasipubliknews.co.id – Sorotan keras dan kemarahan publik kini menyasar pelaksanaan proyek jalan ruas di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, yang menelan anggaran mencapai Rp11,9 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh CV Auliya Pratama itu dituding dikerjakan secara asal-asalan, sehingga memicu amarah anggota Dewan.
Harno Irawan, Sekretaris Komisi III DPRD Pesawaran yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, secara tegas menuntut pekerjaan yang dinilai cacat tersebut untuk dibongkar dan diperbaiki sesuai standar. Tuntutan ini disampaikan langsung saat peninjauan lapangan oleh rombongan Komisi III DPRD Pesawaran, Kamis (22/2).
“Dengerin, ini perjuangan ini sejak 2023 bisa dapat ini. Kami dibuli semua sama kawan-kawan. Ada apa di Way Khilau itu dengan Mas Harno. Jadi kalian kerja jangan sembarangan ini, termasuk rabat tolong rabat bongkar,” tegas Harno Irawan di hadapan perwakilan pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Peninjauan yang dipimpin Ketua Komisi III Pahmi Fahlevi, serta dihadiri anggota seperti Sekretaris Komisi III dan anggota lainnya termasuk Evi Susina (Bunda Evi), itu mengungkap sejumlah fakta memprihatinkan. Retak dan patah pada badan jalan sudah terlihat, mengindikasikan kemungkinan kuat adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan yang rendah.
Proyek yang sebelumnya telah menjadi sorotan sejumlah aktivis masyarakat anti-korupsi ini, kembali mencoreng tata kelola anggaran daerah. Kehadiran perwakilan Dinas terkait dalam peninjauan tersebut dinilai sebagai momentum koreksi untuk memastikan akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek, CV Auliya Pratama, mengenai langkah konkret perbaikan yang akan diambil menanggapi tuntutan pembongkaran dari Komisi III DPRD Pesawaran
Publik dan pengawas anggaran menunggu tindak lanjut serius. Penggunaan uang negara sebesar Rp11,9 miliar harus dipertanggungjawabkan dengan kualitas pekerjaan yang layak, bukan jalan yang rusak sebelum waktunya. Pengawasan ketat dari DPRD dan masyarakat sipil dinilai kunci untuk memastikan proyek ini memberi manfaat nyata, bukan sekadar menghamburkan anggaran. (Rangga)
