PESAWARAN Orasipubliknews.co.id – Proyek peningkatan jalan senilai Rp 396,585 juta dari APBD Perubahan 2025 di Kabupaten Pesawaran berubah menjadi bukti kegagalan konstruksi yang memalukan dan diduga sarat praktik asal-asalan. Ruas jalan di Desa Mada Jaya, Kecamatan Way Khilau, itu kini dalam kondisi “mati muda”, retak dan patah di berbagai titik padahal umurnya masih sangat baru—bahkan belum sempat dibebani kendaraan berat.
Fakta di lapangan Senin, 15/12/2025 sungguh mempermalukan: retakan muncul merata di permukaan jalan yang seharusnya masih mulus. Yang membuat geram warga, kerusakan parah ini terjadi justru saat jalan tersebut belum pernah dilintasi kendaraan bermotor sekalipun, apalagi truk berat.
“Ini belum dilewati sepeda ontel, becak, atau mobil sedan. Apalagi dump truck. Tapi retaknya sudah di mana-mana. Jalan di portal saja dipaku, bagaimana ke depannya?” ujar seorang warga yang menyembunyikan nama, mencerminkan kekecewaan masyarakat.
Proyek yang seharusnya menjadi fasilitas publik ini kini memantik kecurigaan tajam. Pertanyaan kritis mengemuka: Material apa yang digunakan hingga sedemikian rapuh? Di mana peran pengawasan (supervisi) yang membiarkan ketidakstandaran ini? Ada apa di balik anggaran hampir Rp 400 juta itu?
Masyarakat menilai ini bukan sekadar pemborosan uang rakyat, melainkan bentuk pengabaian keselamatan publik dan indikasi kuat praktik mark-up serta pekerjaan asal-asalan. Integritas seluruh mata rantai—perencana, pelaksana, pengawas, hingga pihak yang menandatangani pembayaran—dipertanyakan.
“APBD dikeruk, janjinya pembangunan, kenyataannya penghancuran aset. Retaknya bukan retak rambut, tapi retak menganga. Ini bukti kegagalan yang tak bisa ditutup-tutupi,” tegas warga lain.
Warga tidak hanya menuntut perbaikan total,tetapi juga audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Desakan kuat mengalir agar aparat penegak hukum, khususnya Inspektorat Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan mengusut tuntas dugaan maladministrasi dan praktik koruptif di balik proyek yang gagal total ini.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan DPRD kini dihadapkan pada ujian kredibilitas yang serius. Masyarakat menunggu langkah tegas bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi proses hukum yang transparan bagi setiap pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang.
Jika dibiarkan, kasus ini bukan hanya akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan di Pesawaran, tetapi juga sinyal berbahaya bahwa uang rakyat bisa dikuras untuk pekerjaan yang kualitasnya bahkan tak menyamai jalan tani.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari rekanan yang dikerjakan CV Bumi Krakatau dengan nilai kontrak Rp 396.585.000,awak media menunggu konfirmasi terkait kerjaan tersebut. (Red)*
