PESAWARAN, LAMPUNG Orasipubliknews.co.id – Proyek peningkatan jalan sepanjang 6 kilometer di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, yang menelan anggaran Rp11,9 miliar dari APBD 2025, kembali menjadi sorotan pahit. Setelah sebelumnya viral karena dugaan pengerjaan asal-asalan, proyek yang dikerjakan CV Auliya Pratama itu terpaksa digelar ulang sejak Kamis (31/12/2025). Pengulangan pekerjaan ini mengonfirmasi kekhawatiran publik bahwa uang rakyat terbuang percuma untuk proyek cacat.
Aktivis pemantau kinerja aparatur, Mahmuddin, yang juga mewakili LSM Penjara Indonesia, menegaskan akan mengawasi ketat proses pengerjaan ulang ini. Ia menyebut temuan awal di lapangan sangat meresahkan.
“Hasil croscek tim investigasi kami di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa lapisan dasar jalan sebelumnya TIDAK dikerjakan sesuai ketentuan teknis. Ini adalah bentuk pengabaian yang sangat disayangkan,” tegas Mahmuddin kepada media.
Lebih tajam lagi, Mahmuddin menyoroti adanya “aroma korupsi” dalam tata cara pengerjaan yang amburadul. “Ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Cacatnya berlapis: rigid beton yang patah, lapisan hotmix yang jauh lebih tipis dari spesifikasi, dan proyek ini sudah melampaui batas waktu kontrak. Semuanya mengarah pada praktik yang tidak akuntabel,” paparnya dengan nada keras.
Ia menegaskan, anggaran sebesar Rp11,9 miliar yang bersumber dari dana publik harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan kejujuran. “Kami akan menjadi pengawas ketat. Jika ada pelanggaran lagi, kami akan eskalasi ke pihak berwenang. Masyarakat Way Khilau berhak mendapat infrastruktur yang layak, bukan jalan abal-abal hasil mark-up,” tambahnya.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Jalan yang seharusnya ditingkatkan kualitasnya justru menunjukkan gejala kerusakan dini. Material berkualitas rendah dan pengerjaan yang asal comot menjadi tontonan warga yang kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak kontraktor CV Auliya Pratama maupun instansi pemerintah terkait sebagai pengawas pekerjaan masih bungkam seribu bahasa. Tidak ada penjelasan resmi mengenai mengapa proyek sebesar itu bisa gagal total hingga harus dikerjakan ulang, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pemborosan anggaran.
Keheningan pihak terkait justru semakin menguatkan dugaan adanya kejanggalan serius dalam proses pengadaan dan pengawasan proyek ini. Publik menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas apakah di balik proyek gagal ini ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menggerogoti uang rakyat.
Media dan LSM Pejara Indonesia akan terus melakukan investigasi dan mendesak pertanggung jawaban baik dari kontraktor maupun pemerintah daerah. Masyarakat Pesawaran layak mendapatkan jawaban, bukan jalan yang lebih parah dari sebelum “ditingkatkan”. (Tim)*
